Oleh: Muflihah
Perempuan sering kali menjadi korban yang terlupakan dalam ekstremisme. Mereka tidak hanya menghadapi kekerasan langsung tetapi juga dampak jangka panjang berupa trauma, stigma sosial, dan kesulitan ekonomi. Namun, perempuan juga memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak perubahan dalam upaya pemulihan dan pencegahan ekstremisme. Oleh karen itu, perlindungan bagi perempuan korban ekstremisme adalah langkah mendesak yang harus menjadi perhatian bersama.
Ekstremisme, ideologi yang sering dikaitkan dengan kekerasan, intoleransi, dan kebencian, telah menimbulkan dampak serius di Indonesia. Meski kasus ekstremisme kian marak, perhatian terhadap korban, terutama perempuan, masih sangat minim. Padahal, dampak ekstremisme tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga psikologis dan sosial.
Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dari 1370 korban tindak pidana terorisme, hanya 650 yang telah menerima kompensasi. Padahal UU Nomor 5/2018 tentang Pemberantasan Terorisme telah mengatur hak kompensasi bagi para korban. Fakta ini menunjukkan masih adanya celah besar dalam memberikan perlindungan kepada korban, khsusunya perempuan, yang seringkali terpinggirkan dalam proses pemulihan.
Perempuan sebagai Korban dan Penyintas
Korban ekstremisme bisa berasal dari berbagai latar belakang, tetapi perempuan sering kali mengalami dampak yang lebih berat. Contohnya adalah Vivi Nurmalasari, korban penyintas bom Hotel Marriot pada 5 Agustus 2003. Vivi harus menunggu sampai 2019, saat UU Perlindungan Saksi dan Korban disahkan, untuk mendapatkan hak-haknya.
Proses penyembuhan Vivi berlangsung lamaHingga kini, ia masih bergelut dengan berbagai penyakit baru yang muncul pada tubuhnya akibat ledakan, di luar yang sebelumnya ia bayangkan. Ia juga terus bergulat dengan trauma psikis yang mendalam. Vivi bercerita bahwa pada usianya saat ini, seharusnya ia masih bisa berjalan normal seperti orang lain. Namun, ia kesulitan untuk bergerak, bahkan untuk memotong kukunya sendiri. Ia kehilangan hobinya menghias kuku dengan kuteks dan nail art, yang dulu sangat ia nikmati.
Trauma berat seperti kecemasan berkepanjangan, depresi, dan stres sering kali menjadi bagian dari perjalanan para korban seperti Vivi. Meski begitu, Vivi adalah contoh penyintas yang mampu bertahan dengan semangat luar biasa. Sayangnya, perempuan seperti Vivi sering kali tidak diakui perannya. Perempuan sering dianggap lemah, dan suaranya kerap diremehkan. Padahal, pemberdayaan perempuan korban ekstremisme merupakan langkah penting untuk memberikan mereka ruang menyuarakan hak-hak mereka sekaligus menjadi penggerak perubahan.
Pemberdayaan Sebagai Pemulihan
Pemberdayaan perempuan korban ekstremsime dapat melalui pendidikan, pelatihan, dan akses ke peluang ekonomi. Pendidikan formal maupun non-formal tidak hanya membantu korban mengembangkan keterampilan hidup, tetapi juga membekali mereka dengan daya berpikir yang lebih kritis untuk melawan ideologi ekstrem. Sebagai contoh, kegiatan pokja pengarusutamaan gender di Sulawesi Barat pada Desember 2023 menunjukkan bagaimana kesetaraan gender dapat menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan mendukung perempuan dalam proses pemulihan.
Selain itu, platform digital dapat menjadi ruang penting bagi perempuan untuk menyuarakan pengalaman mereka. Media sosial, blog pribadi, atau forum daring memungkinkan korban meningkatkan kesadaran publik tentang dampak ekstremisme, sekaligus mendorong perubahan kebijakan yang lebih berpihak pada korban.
Melindungi dan Memberdayakan Korban Ekstremisme
Pertama, kita harus memulihkan kondisi psikologis para korban. Trauma yang mereka alami akibat kekerasan ekstrem seringkali meninggalkan dampak yang mendalam, seperti kecemasan, depresi, dan stres berkepanjangan. Pendampingan psikologis, termasuk layanan konseling atau terapi, adalah langkah yang tepat untuk membantu korban menghilangkan trauma masa lalu. Proses ini memberikan ruang bagi mereka untuk memulai hidup baru dengan lebih baik dan percaya diri.
Kedua, kita harus mencegah korban ekstremisme untuk kembali terpapar ideologi ekstrem. Memutus rantai kekerasan adalah langkah penting untuk mencegah terjadinya siklus kekerasan yang berkelanjutan. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan edukasi dan pelatihan kepada korban, sehingga mereka dapat mengembangkan keterampilan hidup yang baru serta membangun daya kritis untuk melawan pengaruh radikal.
Ketiga, mendampingi korban dalam membangun kembali hubungan sosial juga sangat penting. Korban ekstremisme sering kali merasa malu dan terasing dari masyarakat karena stigma sosial yang mereka hadapi. Pendampingan sosial dapat membantu mereka mendapatkan kembali kepercayaan diri dan membangun hubungan yang positif dengan lingkungan sekitarnya. Dukungan dari keluarga, komunitas, dan masyarakat luas sangat diperlukan untuk memudahkan korban kembali berintegrasi ke dalam kehidupan sosial.
Keempat, memberikan perlindungan hukum kepada korban adalah hal yang tidak boleh diabaikan. Akses yang mudah dan terjangkau terhadap layanan hukum harus dijamin, agar korban mendapatkan keadilan yang layak. Kompensasi yang memadai dan perlakuan manusiawi kepada korban menunjukkan bahwa kekerasan tidak akan dibiarkan tanpa konsekuensi. Dengan memastikan pelau bertanggung jawab atas tindakan mereka, kita tidak hanya melindungi hak-hak korban tetapi juga mencegah potensi kekerasan serupa di masa depan.
Kesadaran Kolektif untuk Perlindungan Perempuan
Perlindungan perempuan korban ekstremisme adalah tanggung jawab bersama. Perlindungan ini mencakup hak asasi manusia yang mendasar, seperti hak untuk hidup tanpa rasa takut, mendapat perlakuan manusiawi, dan merasa aman. Dalam rangka membangun masyarakat yang lebih aman, adil, sejahtera, dan damai, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan individu menjadi kunci utama.
Dengan bekerja sama, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih baik di mana setiap individu, terutama perempuan yang seringkali menjadi korban tak terlihat, merasa aman, berdaya dan terlindungi dari ancaman ekstremisme.[]
