Di sebuah kampung pengungsi di Suriah, seorang perempuan Yazidi bercerita tentang bagaimana dia dipaksa menjadi budak oleh ISIS. Pengalamannya menggambarkan bahwasanya saat itu lebih dari 3.000 perempuan Yazidi diculik, diperbudak, dan dipaksa menjadi “gundik” oleh anggota ISIS. Selain itu, banyak anak perempuan yang menjadi korban perkosaan massal atau dipaksa menikah dengan para pejuang ekstremis. Di Nigeria, kelompok Boko Haram telah lama menargetkan perempuan dengan melakukan penculikan massal, salah satu yang paling dikenal adalah penculikan 276 gadis dari sekolah di Chibok pada 2014. Kekerasan berbasis gender ini akhirnya mengakibatkan mereka menghadapi kekerasan yang tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga psikologis, dengan dampak jangka panjang yang menghancurkan kehidupan mereka.
Namun, meskipun banyak korban yang berjuang untuk mendapatkan keadilan, perlindungan bagi mereka di tengah kekerasan ekstremisme masih jauh dari cukup. Di lapangan, korban sering kali terjebak dalam kekerasan yang berlangsung berlarut-larut tanpa adanya sistem yang mendukung pemulihan dan reintegrasi mereka dalam masyarakat. Kenyataannya, upaya untuk melindungi mereka sering kali terbentur pada ketidakmampuan sistem hukum, stigma sosial, dan kesulitan dalam mengakses layanan dasar. Inilah yang menjadi tantangan utama bagi kita semua.
Kekerasan Berbasis Gender dan Seksual dalam Ekstremisme: Fakta di Lapangan
Kelompok-kelompok teroris seperti ISIS dan Boko Haram seringkali menggunakan kekerasan berbasis gender (GBV, Gender-Based Violence) sebagai bagian dari taktik mereka untuk menghancurkan komunitas dan merusak struktur sosial yang ada. Dalam konteks konflik yang mereka ciptakan, kekerasan berbasis gender digunakan dengan beberapa pola yang terorganisir, baik sebagai alat untuk menaklukkan, mengontrol, maupun menghancurkan kelompok-kelompok tertentu, terutama perempuan dan anak-anak. ISIS dan Boko Haram sering menggunakan pemerkosaan dan perbudakan seksual sebagai cara untuk menghancurkan martabat individu dan komunitas. Di bawah kekuasaan ISIS, perempuan sering kali dipaksa mengenakan pakaian tertentu, seperti niqab atau burqa, dan dilarang berpartisipasi dalam kegiatan publik. Aturan ketat ini bertujuan untuk mengontrol peran sosial perempuan dan menciptakan ketakutan serta ketundukan di dalam komunitas.
Kelompok-kelompok seperti ISIS dan Boko Haram secara sistematis menggunakan kekerasan berbasis gender untuk memecah belah komunitas, menghancurkan struktur sosial, dan mengontrol kehidupan perempuan sebagai cara untuk mengukuhkan kekuasaan mereka. Mereka menggunakan taktik ini untuk mendominasi masyarakat, merusak tatanan sosial yang ada, dan menghancurkan hak-hak dasar individu, terutama perempuan dan anak-anak. Kekerasan berbasis gender tidak hanya merusak individu tetapi juga menargetkan esensi budaya dan sosial komunitas yang lebih luas.
Dampak Kekerasan Berbasis Gender dan Seksual pada Korban
Seorang perempuan yang selamat dari Boko Haram mengatakan bahwa kekerasan berbasis gender dan seksual dalam ekstremisme tidak hanya menimbulkan luka fisik, tetapi juga melukai mental dan psikologis korban secara mendalam. Trauma psikologis yang dialami korban kekerasan seksual, seperti perempuan yang diperkosa dalam perang, dapat bertahan sepanjang hidup mereka. Tidak hanya mengganggu kesejahteraan emosional mereka, tetapi juga menghambat proses penyembuhan dan reintegrasi sosial. Rasa malu, rasa tidak berdaya, dan kecemasan yang ditimbulkan sering kali menghalangi korban untuk berbicara tentang pengalaman mereka, sehingga memperburuk perasaan isolasi dan ketidakmampuan untuk menerima kembali diri mereka dalam komunitas. Banyak korban juga mengalami gangguan mental jangka panjang, seperti gangguan stres pascatrauma (PTSD), yang dapat memengaruhi kualitas hidup mereka dan hubungan sosial mereka dalam jangka waktu yang lama.
Di sisi lain, individu yang memiliki orientasi seksual atau identitas gender yang tidak sesuai dengan norma ekstremis juga mengalami kekerasan yang sangat mengerikan. Mereka dipaksa untuk menyembunyikan identitas mereka atau bahkan dihukum dengan kekerasan yang brutal jika identitas mereka diketahui. Di wilayah yang dikuasai oleh kelompok seperti ISIS dan Taliban, homoseksualitas sering dianggap sebagai pelanggaran berat yang dapat dihukum mati, baik dengan cara dilempar dari ketinggian atau dieksekusi dengan cara kejam lainnya.
Perlindungan yang Dibutuhkan oleh Korban
Beberapa negara dan organisasi internasional, termasuk UNHCR, telah mengambil langkah konkret untuk mendirikan ‘safe houses’ bagi perempuan dan anak-anak yang menjadi korban ekstremisme. Sebagai contoh, di kawasan Timur Tengah yang terimbas konflik berkepanjangan, seperti di Irak, Suriah, dan Yaman, UNHCR bekerja sama dengan pemerintah setempat dan organisasi kemanusiaan lainnya untuk menyediakan tempat perlindungan aman bagi perempuan dan anak-anak yang terperangkap dalam kekerasan ekstremis. Safe houses ini tidak hanya menawarkan tempat berlindung dari ancaman fisik, tetapi juga menyediakan akses ke layanan kesehatan, psikososial, serta rehabilitasi untuk membantu korban pulih dari trauma. Melalui program-program ini, organisasi internasional bertujuan untuk menciptakan ruang yang aman dan mendukung pemulihan korban, sambil membantu mereka membangun kehidupan baru yang lebih stabil dan bebas dari ancaman ekstremisme.
Kolaborasi antara negara dan organisasi internasional, seperti UNHCR, sangat penting dalam menghadirkan solusi efektif bagi perempuan dan anak-anak korban ekstremisme, terutama melalui pendirian ‘safe houses’. Negara-negara yang terpapar konflik sering kali menghadapi keterbatasan sumber daya dan infrastruktur untuk melindungi kelompok rentan ini, sementara organisasi internasional memiliki kapasitas, pengalaman, dan jaringan untuk memberikan bantuan kemanusiaan yang komprehensif. Dengan adanya kerjasama ini, negara dapat memanfaatkan keahlian dan dukungan teknis dari UNHCR untuk membangun tempat perlindungan yang aman, sementara UNHCR dan mitra-mitranya dapat memastikan bahwa kebijakan dan program yang diterapkan sesuai dengan standar internasional dalam hal perlindungan hak asasi manusia.
Membangun Kesadaran dan Menghentikan Kekerasan
Kampanye global seperti HeForShe memainkan peran penting dalam memerangi ideologi ekstremis dengan menggerakkan laki-laki untuk mendukung kesetaraan gender. Kampanye yang dipelopori oleh UN Women ini mengajak laki-laki dan anak laki-laki untuk berdiri bersama perempuan dalam memperjuangkan hak-hak mereka dan menanggulangi ketidakadilan gender. Dalam konteks ekstremisme, ideologi yang seringkali mengakar pada ketimpangan gender dan diskriminasi terhadap perempuan, peran aktif laki-laki menjadi sangat krusial. Dengan melibatkan laki-laki sebagai agen perubahan, HeForShe berusaha meruntuhkan stereotip gender yang mempromosikan kekerasan dan dominasi, yang sering dimanfaatkan oleh kelompok ekstremis untuk merekrut dan memanipulasi individu. Melalui kampanye ini, laki-laki diajak untuk memahami bahwa kesetaraan gender bukan hanya tentang kepentingan perempuan, tetapi juga tentang menciptakan masyarakat yang lebih adil dan damai.
Selain itu, pendidikan berbasis gender memiliki peran krusial dalam mengurangi stigma terhadap korban, terutama perempuan dan anak-anak yang terdampak oleh kekerasan atau ekstremisme. Pendidikan yang menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kesetaraan gender dapat membentuk perspektif yang lebih inklusif, di mana korban tidak lagi dipandang sebagai orang yang “tercemar” atau “terhina”, tetapi sebagai individu yang berhak mendapat perlindungan dan dukungan. Dengan mengajarkan nilai-nilai empati, keadilan, dan penghargaan terhadap keberagaman, pendidikan berbasis gender dapat mengurangi persepsi negatif ini, membuka jalan bagi pemulihan yang lebih baik, dan menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi korban untuk kembali berpartisipasi dalam kehidupan sosial tanpa rasa takut atau malu.
Kesimpulan: Perlindungan yang Harus Diberikan
Kekerasan berbasis gender dan seksual dalam ekstremisme adalah salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang paling mengerikan. Korban-korbannya bukan hanya dihancurkan secara fisik, tetapi juga dirusak secara psikologis dan sosial. Oleh karena itu, perlindungan terhadap mereka harus menjadi prioritas global. Negara-negara harus bekerja sama dengan organisasi internasional untuk memastikan bahwa setiap korban, tanpa terkecuali, mendapatkan perlindungan yang layak, pemulihan yang diperlukan, dan keadilan yang seharusnya mereka terima.
Tidak ada korban yang seharusnya dilupakan dalam perjuangan untuk mengakhiri kekerasan berbasis gender dan seksual. Mengabaikan mereka berarti melanggengkan ketidakadilan dan penderitaan yang seharusnya bisa dihindari.
