Editor: Yuyun Khairun Nisa
Upaya mencegah ekstremisme kekerasan di Indonesia terus berkembang dengan berbagai model program. Dari dalam penjara, ke keluarga, hingga ke desa-desa, pendekatan yang digunakan semakin beragam: ada yang berbasis humanistis, keagamaan Islam, hingga berbasis komunitas. Namun, pertanyaan kuncinya: apakah semua program ini benar-benar efektif?
Tulisan ini berangkat dari refleksi atas penelitian tesis saya sendiri yang berjudul Program Kontra Ekstremisme Kekerasan di Indonesia Berbasis Pendekatan Humanistis dan Keagamaan Islam (Studi Kasus Division for Applied Social Psychology Research dan Civil Society Against Violent Extremism) yang diselesaikan pada tahun 2023. Salah satu temuan yang paling membekas adalah bagaimana pendekatan yang berpusat pada kemanusiaan dan nilai-nilai keagamaan mampu membuka ruang perubahan yang tidak selalu dapat dicapai melalui pendekatan yang bersifat koersif atau semata-mata ideologis.
Dalam penelitian tersebut, saya menelaah empat pengalaman penting yang dikembangkan oleh Division for Applied Social Psychology Research (DASPR) dan Civil Society Against Violent Extremism (C-SAVE), yaitu In Prison Re-Education, Family Resilience (2019), Program Resiliensi Keluarga: Ibu Tangguh, Keluarga Utuh, serta Sistem Deteksi dan Penanganan Dini (SITI). Keempatnya memperlihatkan beragam praktik yang memberikan harapan sekaligus menyisakan pelajaran berharga. Di satu sisi, terdapat capaian yang menunjukkan potensi pendekatan ini dalam membangun perubahan. Di sisi lain, masih ada tantangan yang mengingatkan bahwa upaya mencegah ekstremisme merupakan proses yang panjang, kompleks, dan terus membutuhkan penyempurnaan.
Dari Penjara: Kompleksitas Pemikiran Mulai Terbentuk
Program In Prison Re-Education – DASPR menyasar 130 narapidana terorisme dan 41 istri mereka di lima provinsi. Evaluasi menunjukkan indikator keberhasilan yang jelas: meningkatnya skor Integrative Complexity (IC) peserta. Skor IC yang lebih tinggi menandakan cara berpikir lebih kritis dan kompleks, yang pada gilirannya membuat individu lebih kecil kemungkinan kembali menggunakan kekerasan.
Namun, ada catatan penting: program ini tidak berkesinambungan setelah peserta bebas. Tidak ada pendampingan pasca-lapas, sehingga risiko relapse ideologi tetap ada. Seperti disampaikan senior konsultan sekaligus salah satu pendiri DASPR, Nasir Abas, “hubungan terjalin baik, interaksi berhasil, tapi karena keterbatasan kemampuan DASPR, program tidak bisa berkesinambungan.”
Keluarga sebagai Garda Depan
Program Family Resilience 2019 – DASPR mengambil pendekatan berbeda: melatih para istri, ibu, dan perempuan dalam keluarga narapidana terorisme. Hasil evaluasi menunjukkan perubahan signifikan: (1) Pandangan bahwa manusia pada dasarnya baik meningkat, (2) Pandangan terhadap outgroup (misalnya orang Yahudi) menjadi lebih positif, dan (3) Level self-efficacy atau kepercayaan diri dalam menjalani hidup juga naik.
Lebih dari itu, para peserta merasa menemukan kembali semangat hidup. Seorang peserta bahkan mengatakan: “Awalnya merasa paling menderita. Tapi setelah bertemu ibu-ibu lain, ternyata ada yang lebih berat. Saya jadi lebih tegar. Ditambah ada bekal ilmu dagang, jadi ada semangat untuk bangkit. Berbeda dengan program di penjara, Family Resilience dinilai berkelanjutan karena peserta masih aktif sebagai agen perdamaian dan terus berkomunikasi dengan tim DASPR.
Satu intervensi saja tidak cukup. DASPR juga menginisiasi “Resiliensi Keluarga: Ibu Tangguh, Keluarga Utuh” – sebuah program yang menggunakan pendekatan psikologis sekaligus narasi keagamaan. Evaluasi menunjukkan 93,3% peserta menyatakan ingin menjadi pribadi yang lebih toleran.
Dua hal yang membuat program ini efektif adalah sesi konseling yang membuat peserta lega karena bisa berbagi pengalaman hidup dan kehadiran mantan napiter, Nasir Abas, yang menyampaikan narasi jihad damai dan relevan dengan konteks Indonesia. Selain itu, pemutaran film dokumenter “Keluargaku Jihadku” membuat peserta semakin optimis dan merasa tidak sendirian dalam perjuangan keluar dari lingkaran radikalisme.
Pencegahan Radikalisme Melalui Sistem Deteksi dan Penanganan Dini (SITI) dari Desa
Pembelajaran lain yang tak kalah penting adalah bahwa ketahanan terhadap ekstremisme juga dibangun dari tingkat komunitas. Berangkat dari kesadaran tersebut, C-SAVE mengembangkan pendekatan Sistem Deteksi dan Penanganan Dini (SITI) yang menempatkan desa sebagai ruang utama untuk memperkuat kewaspadaan, kolaborasi, dan kepedulian sosial.
Pengalaman ini menunjukkan bahwa keberhasilan tidak hanya diukur dari banyaknya kegiatan yang dilakukan, tetapi juga dari tumbuhnya dukungan pemerintah daerah, terbentuknya 16 tim desa dan kelurahan melalui Surat Keputusan (SK), serta keterlibatan 112 anggota tim di tujuh kabupaten/kota yang memperoleh penguatan kapasitas.
Peningkatan pengetahuan yang dialami sekitar 70 persen peserta, disertai lahirnya berbagai media edukasi dan aksi solidaritas masyarakat—termasuk distribusi 800 paket sembako pada masa pandemi Covid-19—menjadi gambaran bahwa pencegahan ekstremisme dapat berjalan seiring dengan penguatan kohesi sosial dan kepedulian terhadap sesama.
Namun, lagi-lagi isu kesinambungan muncul. Di Tangerang Selatan, dari empat kelurahan yang dibentuk tim SITI, hanya dua yang masih aktif. Faktor terbesar? Minimnya peran perempuan. Penelitian menemukan bahwa tim dengan anggota perempuan lebih luwes, fleksibel, dan dekat dengan komunitas, sehingga lebih mampu menjaga kohesi sosial.
Efektivitas Butuh Keberlanjutan
Evaluasi yang dilakukan menegaskan pentingnya menilai bukan hanya output program, tapi juga keberlanjutan dampaknya. Program penjara berhasil menumbuhkan cara berpikir kritis, tapi tanpa tindak lanjut pasca-bebas, risiko kembali ke jaringan radikal tetap terbuka. Sebaliknya, program keluarga dan komunitas menunjukkan potensi kuat karena menanamkan resiliensi dari akar sosial. Dukungan perempuan, terutama istri napiter, terbukti menjadi faktor kunci.
Pada akhirnya, keberhasilan program kontra ekstremisme kekerasan tidak cukup diukur dari tercapainya tujuan jangka pendek, tetapi sejauh mana dampaknya bisa terus hidup di masyarakat. Sebab, deradikalisasi bukan soal satu kali intervensi, melainkan perjalanan panjang menjaga ruang damai.
