JAKARTA – Hasil pertemuan National Advisory Meeting yang digelar INFID dan PW Fatayat NU Jawa Timur merekomendasikan perlunya standardisasi assessment dan mekanisme pertukaran data lintas kementerian dalam penanganan kelompok terpapar radikalisme, termasuk deportan dan returni perempuan serta anak.
“Penting untuk menurunkan ego sektoral, meningkatkan keterbukaan akses data antar lembaga, serta memperkuat perspektif gender dan keadilan,” ungkap Ketua PW Fatayat NU Jawa Timur, Dewi Winarti dalam pertemuan yang digelar di Hotel Aryaduta Jakarta, belum lama ini.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur, Eddy Supriyanto menekankan urgensi kesepakatan bersama di tingkat pusat terkait data deportan, returni, dan mantan napi teroris. Ia juga mendorong alokasi anggaran dari berbagai lembaga untuk mendukung pencegahan ekstremisme dan pemberdayaan korban.
Direktur Deradikalisasi BNPT RI, Brigjen Pol R. Ahmad Nurwakhid mengapresiasi inisiatif ini dan menekankan pentingnya konsolidasi pusat-daerah dalam konteks deradikalisasi. “Pendekatan nasionalisme moderat harus mencakup pembangunan identitas nasional yang inklusif serta mendorong perdamaian di masyarakat,” jelasnya.
Direktur Eksekutif INFID, Iwan Misthohizzaman mengatakan kolaborasi dengan Fatayat NU telah menghasilkan berbagai capaian selama empat tahun, termasuk pemetaan deportan dan returni, serta implementasi kebijakan RAD PE di Jawa Barat dan Jawa Timur.
Pertemuan yang dihadiri 55 peserta dari berbagai pemangku kepentingan ini menghasilkan rekomendasi untuk mengatur mekanisme pertukaran data antar kementerian dan lembaga terkait anak yang terlibat dalam ekstremisme, serta standardisasi assessment untuk menghindari pengulangan dalam pengukuran penanganan korban.
sumber berita : https://infid.org/national-advisory-meeting-infid-dan-pw-fatayat-jawa-timur-upaya-deradikalisasi-dan-reintegrasi-sosial/
