Purwakarta – Telah terpilih lima orang Steering Committee baru Working Group on Women and Preventing or Countering Violent Extremism (WGWC) periode 2024-2028 digelar pada Kamis (8 Mei 2024). Kelima SC baru tersebut adalah Ruby Kholifah (Direktur The Asian Muslim Action Network Indonesia), Taufik Andrie (Direktur Eksekutif Yayasan Prasasti Perdamaian), Iwan Misthohizzaman (International NGO Forum on Indonesian Development), Irfan Amalee Direktur (PeaceGeneration Indonesia) dan Suraiya Kamaruzzaaman (Presidium Balai Syura Ureung Inong Aceh).
Dalam Konvensi WGWC tersebut terdapat refleksi yang dilakukan oleh 28 mitra WGWC. Sejumlah mitra menyadari jika WGWC berhasil memperkuat isu gender dan Preventing and Countering Violent Extremism (PCVE). Dengan fokus pada membangun nilai-nilai yang meningkatkan resiliensi, penguatan peran, dan partisipasi perempuan, WGWC menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik lapangan.
Selama tujuh tahun, WGWC berhasil membangun jaringan dan kemitraan dari tingkat nasional hingga lokal. Bahkan, WGWC tidak hanya mengawal program dan advokasi kebijakan PCVE, tetapi juga menginspirasi amplifikasi dampak dari inisiatif tersebut.
Dengan fokus pada kolaborasi, WGWC juga memperkuat legitimasi lembaga dan memberdayakan perempuan di seluruh lapisan masyarakat untuk menjadi pemimpin dalam membangun resiliensi komunitas. Melalui pendekatan ethics of care, WGWC juga membuka wawasan terkait pelibatan perempuan dan pemuda dalam pembangunan perdamaian, serta memperkuat pengetahuan tentang keberagaman dengan memanfaatkan ahli dan praktisi.
Merespon Situasi Politik Lima Tahun ke Depan
Dalam Konvensi WGWC yang digelar pada 7-8 Mei 2024 dibahas situasi politik lima tahun ke depan. Dalam bahasan tersebut, WGWC akan melakukan mapping kebijakan pemerintah dan mengantisipasi perubahan kebijakan pemerintah. Hal-hal yang akan dilakukan, mulai dari penguatan kapasitas Pengarusutamaan Gender (PUG) untuk para pendamping dan juru damai dalam kerja-kerja ekstremisme kekerasan dan advokasi kebijakan terkait 4 pilar WGWC beserta implementasinya di tingkat nasional maupun daerah.
Selain itu, untuk mengantisipasi adanya penguatan pendekatan state security, WGWC akan melakukan pendidikan demokrasi bagi warga dan mengedepankan isu-isu Hak Asasi Manusia (HAM) dan pendekatan interseksionalitas dalam PCVE. Termasuk melibatkan perempuan, anak-anak, ulama perempuan, buruh migran, lansia, kalangan difabel, dan elemen masyarakat lainnya dalam mendesain kerja-kerja dan advokasi kebijakan terkait PCVE. Selain itu, lima tahun ke depan, terdapat usulan WGWC bisa menyasar dan lebih banyak membahas media sosial dan AI untuk kerja-kerja kampanye damai. Serta mengaplikasikannya juga.
Tiga Isu Prioritas 2024-2028
Dalam agenda yang digelar dua hari tersebut, WGWC telah dirumuskan juga isu prioritas empat tahun ke depan. Pertama, memastikan kebijakan-kebijakan ekstremisme kekerasan yang terdapat di 4 pilar WGWC memiliki perspektif GEDSI. Kedua, WGWC akan memperhatikan literasi demokrasi dan HAM serta isu-isu interseksionalitas dalam ekstremisme kekerasan serta pemanfaatan digital space untuk berkolaborasi dengan semua mitra dan stakeholder (pemerintah, perempuan, anak, penyintas, difabel, pemuda, buruh migran, dst) di seluruh Indonesia. Ketiga, advokasi kebijakan berperspektif gender kepada aparat penegak hukum juga menjadi hal yang krusial karena pendekatan human security lebih utama daripada state security.
Walaupun terdapat tiga isu prioritas, terdapat tambahan fokus WGWC, yakni riset tentang pengaruh isu-isu baru seperti climate change, cyber security, human trafficking terhadap ekstremisme kekerasan dan bagaimana upaya pencegahan yang perlu dilakukan. Dalam beberapa tahun terakhir, WGWC telah memaksimalkan implementasi RAN PE sampai ke tingkat akar rumput (termasuk adanya Perdes). Hal tersebut dilakukan dengan berkolaborasi dengan mitra-mitra di seluruh Indonesia. Keberhasilan yang telah dicapai oleh WGWC menjadi modal awal untuk gerakan yang lebih besar lagi di masa yang akan datang.
