Bandung – Working Group on Women and Preventing or Countering Violent Extremism (WGWC) melakukan audiensi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Jawa Barat di Bandung, Senin (19 Februari 2024). Agenda tersebut Agenda yang dihadiri oleh 27 orang mulai dari Steering Committee WGWC, Panitia Konferensi dan Konvensi WGWC hingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Jawa Barat. Peserta yang hadir terdiri dari 18 orang laki-laki dan sembilan orang perempuan.
Dalam pertemuan dibahas banyak hal. Mulai dari penyelenggaraan Konferensi dan Konvensi WGWC, pelaksanaan implementasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Teorisme (RAD PE) hingga potensi penyebaran ekstremisme di Jawa Barat. Dalam pertemuan tersebut, Kesbangpol Jawa Barat menyambut baik pelaksanaan hal tersebut. Serta menekankan perlu mengundang Pj Gubernur Jawa Barat dan melibatkan masyarakat sipil yang melakukan advokasi RAD PE Jawa Barat.
SC WGWC, Taufik Andrie menyampaikan rasa terimakasih dan menyampaikan proses RAN PE selanjutnya yang saat ini masih di Sekretariat Negera (Setneg) Republik Indonesia. Sementara itu, Ketua Pelaksana Konferensi dan Konvensi WGWC, Khariroh Maknunah, pemilihan Purwakarta sebagai venue acara sebab Purwakarta memiliki kepedulian dan komitmen yang kuat terhadap isu gender dan pencegahan ekstremisme.
”Selain itu, Purwakarta juga telah aktif dalam kerja rehabilitasi dan reintegrasi mantan narapidana terorisme,” pungkasnya.
Agenda konferensi dan konvensi WGWC akan diawali dengan exposure visit dan dilanjutkan dengan Konferensi Nasional. Konferensi ini terbuka untuk kerjasama dengan Pemerintah Daerah Jawa Barat dan bertujuan untuk memperkuat upaya pencegahan ekstremisme. Di samping itu, Direktorat Intel Polda Jabar dan Satgas Wilayah Jabar dari Densus 88 juga memberikan tanggapan dan harapan mereka terkait acara ini. Di mana menyoroti pentingnya pengamanan dan kelanjutan program pencegahan ekstremisme di wilayah tersebut.
Satori, Detasemen Khusus 88 Antiteror (Densus 88) Jawa Barat menjelaskan jika Jawa Barat menjadi wilayah dengan jaringan radikal, terorisme, ekstremisme cukup banyak. Di saat yang bersamaan, di Jawa Barat terdapat mantan napiter juga. Dengan adanya agenda ini serta adannya RAN PE, kerja-kerja masyarakat sipil dan pemerintah daerah ini harus dikuatkan dan harapannya bisa mengetuk organisasi lain untuk bekerja sama.
”RAN PE akan berakhir di 2024, sehingga diharapkan acara ini dapat mendorong nasional untuk melanjutkan RAN PE generasi kedua,” pungkasnya.
