Ekstremisme di Tiongkok, khususnya di wilayah Xinjiang, merupakan isu yang semakin memburuk dalam beberapa tahun terakhir. Dengan berbagai dimensi dan aktor yang terlibat, hal ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah Tiongkok dan masyarakat internasional. Wilayah Xinjiang, di barat laut Tiongkok, merupakan rumah bagi kelompok etnis Uighur yang mayoritas Muslim, dan di sinilah ekstremisme agama telah memunculkan kekhawatiran yang mendalam.
Berbagai faktor telah memperkuat ekstremisme di Xinjiang, termasuk diskriminasi dan ketidakadilan yang telah lama dirasakan oleh orang Uighur. Pengalaman merasa teralienasi dan frustrasi membuat mereka lebih rentan terhadap pengaruh ekstremisme. Selain itu, kontrol ketat terhadap praktik keagamaan oleh pemerintah Tiongkok juga memicu perasaan bahwa agama mereka diserang, yang kemudian meningkatkan kemungkinan terjadinya radikalisasi.
Kesimpang-siuran ekonomi antara Uighur dan Han, yang menjadi faktor lainnya, turut menguatkan ideologi ekstremis di wilayah tersebut. Manifestasi ekstremisme di Xinjiang terwujud dalam bentuk-bentuk yang beragam. Serangan kekerasan, seperti pengeboman dan penusukan, telah menjadi tanda awal dari gejolak yang semakin meruncing di wilayah ini. Separatis Uighur, sebagian dari kelompok, berharap untuk memperoleh kemerdekaan dari Tiongkok, membentuk negara Uighur yang merdeka.
Sentimen separatisme ini dipicu oleh diskriminasi yang terus berlanjut, represi budaya, dan kontrol ketat terhadap agama di Xinjiang. Sementara itu, radikalisme, baik dalam bentuk online maupun offline, telah menjadi cara untuk menyebarkan ideologi ekstremisme dan meradikalisasi individu. Faktor-faktor seperti kemiskinan, pengangguran, dan minimnya akses pendidikan juga memberikan lapisan tambahan pada potensi radikalisasi.
Dampak dari ekstremisme di Xinjiang sangat merugikan. Banyak korban jiwa dan kerusakan harta benda telah terjadi, menciptakan ketegangan antar kelompok etnis yang berbeda di wilayah ini. Tidak hanya itu, stabilitas politik di Xinjiang pun terancam oleh ekstremisme ini. Meski demikian, pemerintah Tiongkok menghadapi tantangan besar dalam upaya memerangi ekstremisme di Xinjiang. Akar masalah yang mendasar, seperti diskriminasi dan ketidakadilan, masih belum terselesaikan.
Ketidakpercayaan yang dalam terhadap pemerintah, terutama dari masyarakat Xinjiang sendiri, menjadi hambatan yang cukup signifikan. Kurangnya dialog antara pemerintah dan kelompok-kelompok ekstremis semakin mempersulit penyelesaian masalah ini. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Tiongkok untuk mengatasi ekstremisme di Xinjiang. Langkah-langkah keamanan ditingkatkan, termasuk penahanan terhadap suspected extremists. Kontrol ketat terhadap media juga diterapkan untuk mencegah penyebaran ideologi ekstremis.
Program pendidikan juga diluncurkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya ekstremisme. Namun, kritikus menilai bahwa langkah-langkah ini belum cukup efektif dan bahkan dapat memperburuk situasi yang sudah genting. Sebagai contoh, pada perayaan Idul Fitri tahun 2023, pemerintah Tiongkok melarang sebagian besar warga Uighur untuk menjalankan sholat di masjid di wilayah Xinjiang. Bahkan, mereka juga dilarang sholat di rumah selama perayaan Idul Fitri, yang menandai berakhirnya bulan suci Ramadan.
Hanya warga yang berusia di atas 60 tahun yang diizinkan sholat di masjid setempat dengan pengawasan ketat dari polisi. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memberantas “ekstremisme agama” di wilayah tersebut, yang sebelumnya telah menghadapi kritik yang tajam atas kebijakan-kebijakan yang dinilai tidak memihak. Selain itu, sejak tahun 2017, Tiongkok telah membatasi atau melarang praktik keagamaan mayoritas Muslim Uighur, dengan klaim untuk memberantas ekstremisme agama.
Dalam konteks Idul Fitri 2023, otoritas Xinjiang bahkan berpatroli di jalan-jalan kota dan menggeledah rumah-rumah untuk mencegah orang-orang melakukan sholat di rumah secara diam-diam. Dengan berbagai langkah yang diambil oleh pemerintah Tiongkok, upaya untuk menanggulangi ekstremisme di Xinjiang masih memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan inklusif. Dialog yang terbuka dan memperhitungkan kepentingan serta aspirasi masyarakat lokal menjadi kunci dalam menjaga kestabilan dan meredakan ketegangan yang terus memuncak di wilayah ini.
Hanya dengan kerja sama yang erat antara pemerintah, masyarakat lokal, dan pihak internasional, masalah ekstremisme di Xinjiang dapat diatasi secara efektif, memberikan harapan akan masa depan yang lebih stabil dan aman bagi semua pihak yang terlibat. Tentunya, kondisi tersebut membawa harapan akan pemulihan dan kestabilan yang diperlukan untuk Xinjiang.
