Trend keterlibatan perempuan dalam terorisme di Indonesia semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dan masyarakat dalam upaya deradikalisasi dan reintegrasi napiter. Penanganan narapidana teroris perempuan memiliki beberapa tantangan tersendiri. Jumlah narapidana teroris perempuan yang relatif kecil.
Berdasarkan data BNPT, jumlah narapidana teroris perempuan di Indonesia pada tahun 2023 adalah 17 orang. Hal ini membuat penanganannya menjadi kurang fokus dan kurang mendapat perhatian. Peran perempuan dalam terorisme yang semakin strategis. Perempuan tidak hanya berperan sebagai pendukung, tetapi juga mulai berperan sebagai pelaku terorisme. Hal ini tentu membutuhkan pendekatan yang lebih khusus dan intensif.
Persepsi negatif masyarakat terhadap narapidana teroris perempuan. Persepsi negatif masyarakat terhadap narapidana teroris perempuan dapat menghambat proses reintegrasi mereka ke masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya yang lebih serius dalam penanganan narapidana teroris perempuan.
Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan masyarakat sipil dalam penanganan narapidana teroris perempuan. Aparat penegak hukum dan masyarakat sipil perlu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam menangani narapidana teroris perempuan. Pengembangan program-program khusus untuk narapidana teroris perempuan.
Program-program tersebut perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik narapidana teroris perempuan. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang narapidana teroris perempuan. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih baik tentang narapidana teroris perempuan, sehingga mereka dapat menerima dan mendukung proses reintegrasi mereka ke masyarakat. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah dan masyarakat dalam menangani narapidana teroris perempuan secara lebih efektif dan efisien.
Reintegrasi sosial mulai dilakukan oleh masyarakat sipil, salah satunya Pimpinan Wilayah (PW) Fatayat NU Jawa Barat. Terdapat hal-hal penting yang mana, pendekatan tersebut sangat mencerminkan gerakan perempuan dan Masyarakat sipil. Diantaranya :
1. Reintegrasi dan Deradikalisasi
Peran masyarakat sipil dalam deradikalisasi dan reintegrasi tidak hanya terbatas pada kegiatan di luar penjara, tetapi juga bisa dilakukan di dalam penjara. Hal ini penting karena tidak semua napiter bisa dijangkau oleh negara, terutama napiter yang memiliki tingkat radikalisasi yang tinggi.
2. Menghilangkan Barrier
Masyarakat sipil memiliki peran penting dalam menghilangkan barrier yang ada di masyarakat terhadap napiter dan keluarganya. Hal ini penting karena barrier tersebut dapat menghambat proses reintegrasi napiter ke masyarakat.
3. Prosesnya Langsung Maupun Tidak Langsung
Peran masyarakat sipil dalam deradikalisasi dan reintegrasi bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, masyarakat sipil bisa berinteraksi dengan napiter dan keluarganya untuk memberikan dukungan dan pendampingan. Secara tidak langsung, masyarakat sipil bisa membantu meningkatkan kapasitas pamong dan wali napiter untuk menangani napiter dengan lebih baik.
Berdasarkan poin-poin tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran masyarakat sipil dalam deradikalisasi dan reintegrasi sangat penting dan strategis. Masyarakat sipil dapat mengisi kekosongan yang tidak bisa dilakukan oleh negara, serta membantu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi proses reintegrasi napiter ke masyarakat. Dari hal-hal tersebut, terdapat sejumlah rekomendasi untuk memperkuat peran masyarakat sipil dalam deradikalisasi dan reintegrasi.
Di mana Pemerintah perlu memberikan dukungan dan fasilitasi kepada masyarakat sipil yang ingin terlibat dalam deradikalisasi dan reintegrasi. Dukungan dan fasilitasi tersebut dapat berupa pendanaan, pelatihan, dan akses ke napiter dan keluarganya. Masyarakat sipil perlu melakukan kerja sama yang lebih erat dengan pemerintah dan lembaga-lembaga terkait. Kerja sama tersebut dapat dilakukan dalam bentuk berbagi informasi, program, dan sumber daya.
Masyarakat sipil perlu meningkatkan pemahamannya tentang deradikalisasi dan reintegrasi. Pemahaman yang baik akan membantu masyarakat sipil untuk melaksanakan peran mereka dengan lebih efektif. Dengan memperkuat peran masyarakat sipil, diharapkan proses deradikalisasi dan reintegrasi di Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Di sisi lain, masyarakat sipil memiliki peran penting dalam proses reintegrasi sosial napiter. Masyarakat sipil dapat memberikan dukungan dan pendampingan kepada napiter dalam berbagai aspek, seperti aspek sosial, ekonomi, dan psikologis.
