Pada akhir bulan Juli lalu, sebuah video yang memperlihatkan bagaimana dua orang perempuan Kristen ditelanjangi dan diperkosa oleh sekelompok laki-laki di India menjadi viral ke dunia maya. Tak lama setelahnya, gelombang kekerasan antar ras agama pun meledak di wilayah Manipur. Bagaimana tidak, alih-alih menindak tegas usai kejadian buruk itu berlangsung, penegak hukum di sana justru membiarkan hal itu berlarut-larut.
Warga yang tidak puas akhirnya mengambil tindakan hukum sendiri. Kini, setelah menggegerkan dunia, akhirnya pelaku dijatuhi hukuman oleh pihak berwajib. Meski begitu, publik India masih merasa tidak puas sebab akar konflik di masyarakat di negara itu masih saja dipelihara dan dibiarkan ‘menyala’ oleh para petinggi politiknya.
Benar saja, tak lama setelah kejadian Manipur, sebuah insiden kekerasan merebak kembali di India. Insiden kali ini terjadi di Kota Nuh. Penyebabnya adalah ‘saling sikut’ antara kelompok garis keras Hindu dengan umat Muslim di sana ketika sedang terjadi festival, di mana kelompok Hindu menggaungkan propaganda dan yel-yel yang memicu emosi sejumlah warga Muslim.
Sontak, kejadian ini tidak hanya mengorbankan dua orang Muslim yang akhirnya tewas tapi kemudian mendorong rentetan konflik berikutnya: penyerangan masjid, dan perusakan terhadap rumah dan usaha milik warga Muslim. Walau pada kekerasan berikutnya, banyak petugas kepolisian yang terluka. Namun, pada awak konflik, saat festival propaganda terjadi, polisi tampak diam saja ketika terjadi pergulatan fisik antara kelompok Muslim dan Hindu.
Beberapa jurnalis lokal bahkan bersaksi bahwa mereka melihat polisi justru melakukan pembiaran saat konflik terjadi. Sikap acuh polisi ternyata didukung oleh partai penguasa India sekarang, yaitu Bharatiya Janata Party (BJP). Ketika perkelahian antar kelompok agama terjadi, beberapa anggota BJP justru mendukung kelompok Hindu garis keras. Mereka malah sengaja tidak melerai perkelahian meski telah menimbulkan kerusuhan parah.
Kolonialime Inggris dan Politik Adu Domba BJP
Apatisme BJP dalam kasus kekerasan antar agama kemudian menimbulkan tanda tanya publik, “kenapa sebagai partai pemerintah mereka justru tidak berfungsi sebagai mediator perdamaian?”. Jawabannya tidaklah singkat. Namun, hal ini bermuara Panjang dari taktik pihak kolonial Inggris yang menerapkan hal sama ketika mereka menjajah India zaman dulu kala.
Ketika Britania Raya mendeklarasikan perang terhadap Jerman atas nama India tanpa berkomunikasi dengan Kongres Nasional India, para menteri terpilih mengundurkan diri sebagai protes. Pihak penjajah Inggris tak kehabisan akal. Alih-alih menuruti kemauan para menteri, mereka kemudian menunjuk anggota Liga Muslim yang tidak terpilih sebagai pengganti mereka.
Keadaan tersebut membantu Liga Muslim untuk mempengaruhi dan mendapatkan dukungan sementara lawan-lawan mereka berada dalam penjara. Kebijakan adu domba atau divide et imperia Inggris tadi berhasil mempromosikan perpecahan politik antara Hindu dan Muslim. Bahkan, berfungsi untuk mengaburkan integritas mereka sebagai satu kesatuan rakyat India.
Strategi sama lalu diadopsi partai nasionalis yang dipimpin oleh Perdana Menteri India Narendra Modi, Partai Janata Bharatiya (BJP), dengan agenda Hindutvanya yang menekankan prinsip-prinsip ekstremisme Hindu garis keras. Sejak memulai gerakan Ram Janmabhoomi pada tahun 1986, BJP telah berpura-pura sebagai satu-satunya juru bicara umat Hindu. Selama ini, BJP didefinisikan secara luas sebagai semua orang yang lahir di India, terlepas dari praktik keagamaan.
Sayangnya jalan moderat yang mereka ambil ini kemudian tidak membuat mereka berhasil dalam mengambil simpati warga India secara luas. Mereka kembali kalah dalam pemilu. Sembari mencari cara agar mereka dapat berkuasa, mereka kemudian menemukan bahwa banyak kelompok Minoritas di India lebih sejahtera hidupnya disbanding mereka.
Alih-alih berusaha untuk menjembatani perbedaan dan merumuskan kebijakan publik untuk menanggulangi kesenjangan sosial, BJP justru melakukan propaganda kepada Masyarakat. BJP mempropokasi jika minoritas yang menguasai India, dan ini perlu diberantas. Melalui provokasi tersebut, gerakan sayap kanan India langsung mendapat angin segar.
Mereka menerjemahkan Bangsa Hindu sebagai sebuah entitas meyakini bahwa semua orang harus dikonversi mengamini Hindu. Bahkan, dengan cara kekerasan sekalipun. Tak heran, dalam banyak kesempatan, hak-hak minoritas dicabut. Bahkan, mereka mengalami kekerasan hanya karena mempercayai hal yang berbeda.
Dalam praktiknya pun, mereka tak segan-segan membunuh warga minoritas. Sebab mereka meyakini bahwa menjadikan India sebagai negara Hindu seutuhnya adalah jalan dan cita-cita yang mulia. Oleh karena itu, mereka tak hanya meminta dukungan dari warga lokal saja.
Akan tetapi, mereka juga melebarkan sayapnya dengan menebar simpati dan meminta donasi dari Diaspora India yang ada di luar negeri. Meski kini BJP akhirnya berhasil menjadi partai penguasa. Ongkos kemanusiaan yang harus ditanggung publik India tampaknya tak sebanding dengan keuntungan politik yang mereka dapatkan.
