Pada 1 Juli 2016, militan Bangladesh melakukan serangan yang menargetkan sejumlah kelompok minoritas. Seperti orang asing dan non-Muslim di Holey Artisan Bakery di Dhaka. Sebagai respon kejadian tersebut, pemerintah Bangladesh selanjutnya mengeluarkan beberapa kebijakan publik. Termasuk kampanye kontra-terorisme yang terkoordinasi dan kontroversial. Salah satu contohnya yaitu kebijakan Digital Security Act.
Kebijakan Digital Security Act adalah undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah Bangladesh pada 2018, lalu. Hal ini bertujuan untuk memperkuat hukum yang berkaitan dengan keamanan digital dan melindungi masyarakat dari kejahatan digital seperti penipuan, penyebaran hoaks, dan terorisme online. Namun, kebijakan ini telah menuai kritik dari berbagai pihak. Terutama karena dianggap melanggar hak kebebasan berbicara dan berekspresi di negara tersebut.
Walau pemerintah menyampaikan bahwa kebijakan itu dibuat untuk mencegah gerakan radikalisme dan menekan angka kriminalitas. Akan tetapi, banyak warga yang tidak menghiraukannya. Tak heran, kebijakan Digital Security Act di Bangladesh ditanggapi sinis karena beberapa ketentuannya dianggap membatasi hak kebebasan berbicara dan berekspresi.
Salah satu ketentuan yang kontroversial adalah kriminalisasi kegiatan jurnalistik. Di mana memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menuntut wartawan yang dianggap menyebarkan berita palsu atau mengganggu keamanan negara. Hal ini dianggap mengancam kebebasan pers di Bangladesh. Selain itu, kebijakan ini juga memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menangkap dan memenjarakan individu yang dianggap mengancam keamanan negara atau mengganggu ketertiban publik.
Di sisi lain, agenda ini dianggap melanggar hak kebebasan berekspresi di negara tersebut. Peningkatan pengawasan internet juga menjadi masalah. Karena, undang-undang ini memberikan wewenang kepada pemerintah untuk memantau dan memblokir konten internet yang dianggap mengandung berita palsu, mengganggu keamanan negara, atau mengganggu ketertiban publik.
Dengan kata lain, undang-undang yang baru saja dipublikasikan merupakan upaya pemerintah untuk membatasi akses kebebasan informasi di negara tersebut. Akibatnya, tak lama setelah kebijakan Digital Security Act keluar, aturan ini banjir kritik dari berbagai pihak. Termasuk, organisasi hak asasi manusia, jurnalis, dan masyarakat sipil di Bangladesh.
Pada saat yang sama, pihak-pihak berkuasa justru saling menyalahkan akan kejadian terorisme yang terjadi. Baik pemerintah terpilih maupun pihak oposisi saling tuding bahwa mereka berada di balik kejahatan terencana tersebut. Kedua, partai besar di sana, Partai Nasionalis Bangladesh (BNP) maupun Awami League (AL).
Bahkan, sempat menolak keberadaan ekstremisme agama di negara tersebut. Karena, apa yang terjadi bagi mereka hanyalah senjata politik semata. Bukan gerakan besar yang akan mengancam kestabilan sosial politik di Bangladesh. Rincinya, setelah serangan di Holey Artisan pada bulan Juli 2016, Perdana Menteri Sheikh Hasina menuduh anggota partai lawan sebagai pelaku yang bertanggung jawab.
Sementara para pemimpin BNP mengklaim, bahwa pemerintah AL dengan sengaja memicu serangan teroris di negara tersebut untuk mendapatkan simpati internasional sambil menghindari tanggung jawab pidana pada BNP. Perdana Menteri Sheikh Hasina secara konsisten menyangkal kemungkinan adanya atau keterlibatan organisasi teroris internasional seperti Negara Islam (IS) atau Al Qaeda. Dan mengklaim bahwa lawan politik merekalah yang pelaku nyatanya, dan itu mereka lakukan agar suara partai pemerintah menurun drastis di masa mendatang.
Namun, apa yang dilakukan oleh tataran pejabat tinggi tadi justru menjadi boomerang bagi mayoritas warga. Permainan saling menyalahkan ini akhirnya merusak upaya kolektif dalam menanggulangi ekstremisme. Dengan memungkinkan, organisasi pelaku sebenarnya untuk memanfaatkan ruang yang tidak pasti dan kacau untuk mengejar rencana dan aktivitas mereka.
Warga yang termakan propaganda pemerintah justru saling berkonflik dengan orang terdekat karena perbedaan pandangan politik yang tajam. Mirisnya, mereka yang berasal dari kelompok minoritas semakin tertekan karena rata-rata mereka mendukung pihak oposisi. Dalam hal ini, Eqbal Ahmed dengan tepat mencatat, ”Pejabat tidak mendefinisikan terorisme karena definisi yang tepat membutuhkan komitmen kuat terhadap analisis, pemahaman, dan kepatuhan pada norma konsistensi”.
Di saat yang sama, ketika tidak ada konsensus mengenai sumber ancaman dan pemerintah sibuk saling menyalahkan dengan lawan mereka. Tidak ada kebijakan atau strategi kontraterorisme yang efektif yang dapat diadopsi atau diimplementasikan. Akibat dari ketidakjelasan pemerintah berkenaan dengan isu radikalisme ini ialah meskipun jumlah insiden terorisme telah menurun secara stabil sejak tahun 2016. Kelompok-kelompok Islam garis di Bangladesh terus beroperasi, merekrut, dan melakukan serangan kecil sambil bercita-cita untuk melakukan kekerasan yang lebih besar di masa mendatang.
