Konflik dan Krisis Migran
Gejolak konflik Timur Tengah yang tak kunjung usai hingga kini masih menyisakan berbagai problem. Salah satunya adalah krisis imigran dan pengungsi yang membanjiri kawasan Eropa. Arus imigrasi internasional ke Uni Eropa bahkan tak bisa lagi dibendung akibat konflik yang masih terus berlangsung, meski kondisinya sekarang kian membaik. Di satu sisi, demografi dan situasi sosial politik Eropa yang jauh stabil akhirnya menjadi alternatif pilihan yang populer di kalangan pengungsi. Terlebih, kehidupan di negara asal mereka tak bisa lagi diharapkan.
Meski sikap Uni Eropa tampak skeptis terhadap kehadiran pengungsi. Sejatinya, mereka juga sangat bergantung pada kelompok migran muda yang produktif. Apalagi, postur demografi Uni Eropa, terutama kawasan barat kurang seimbang. Hal ini dikarenakan oleh kelompok usia tua (yang sudah masuk usia pensiun), jauh lebih sedikit dibandingkan kelompok usia produktif atau kalangan pekerja.
Akhirnya, uang jaminan pensiun bagi kalangan warga senior malah membebani kelompok usia muda yang kuantitasnya lebih kecil. Kondisi tadi diistilahkan sebagai pension crisis yang menyebabkan ketidakseimbangan finansial negara. Menilik situasi demografi Eropa, tentu memberdayakan pengungsi dan menjadikannya kelas pekerja produktif akan berdampak positif dalam menangani problem beban kelompok lansia. Tapi nyatanya, menerapkan kebijakan imigran yang solutif tidaklah semudah membalikkan telapak tangan.
Pertanyaan selanjutnya adalah: seberapa banyak migran yang dibutuhkan? Bagaimana mengoptimalisasi para migran agar benar-benar produktif? Belum lagi persoalan integrasi sosial yang tidak mudah dilakukan. Terutama ketika latar belakang ras, budaya, dan agama kerap kali menjadi hambatan. Di satu sisi, United Nation Population Division melaporkan bahwa untuk mempertahankan keseimbangan rasio kelompok pekerja dan angkatan pensiun dalam rentang waktu 2000-2050 dibutuhkan jumlah dalam kisaran 673 juta pekerja.
Itu berarti bahwa sejatinya krisis kelompok pekerja muda di Uni Eropa dapat diatasi dengan datangnya migran produktif. Namun, persoalannya kemudian, angka tersebut akan mengalami eskalasi ketika pekerja memasuki masa pension. Serta jumlah pekerja yang dibutuhkan untuk menyokong kesinambungan juga akan menjadi lebih besar. Walau begitu, arus migrasi ke Uni Eropa masih cenderung membawa keuntungan lebih besar dibandingkan jika menutup rapat-rapat perbatasan. Sehingga, Uni Eropa perlu membuka diri dan selanjutnya menyusun kebijakan migrasi yang jauh lebih komprehensif (Zsolt Gál, 2019). Tapi, sejauh mana kebijakan migran yang ada sekarang?
Kebijakan Migrasi yang Diskriminatif
Jumlah imigran Muslim yang ada di 28 negara Eropa dapat dikatakan cukup besar. populasinya diperkirakan mencapai 25 juta jiwa. Kehadiran mereka di jantung wilayah Eropa bukannya tanpa pro kontra. Sudah sejak dahulu, sentimen dan konflik sosial antara migran dan warga lokal menyebabkan ‘gesekan’ yang tak dapat dihindari. Salah satu dampaknya adalah bagaimana sejumlah oknum Muslim radikal melakukan tindakan teror akibat komunitas sekitar yang memarjinalkan mereka, selain juga perlakuan pemerintah lokal yang terkadang mendiskriminasi mereka.
Iklim kurang kondusif tersebut tak pelak membuat komunitas Muslim kerap terpojokkan. Meski tidak pernah melakukan tindakan kriminal sekalipun, mereka kerap dicurigai dan dibenci akibat identitasnya sebagai Muslim. Perlakuan buruk tadi semakin parah mereka alami akibat pemberitaan media yang tak berimbang. Akhirnya, masyarakat Uni Eropa pun serta merta percaya, apalagi bagi mereka yang tak bertetangga dan merasakan kebaikan umat Islam.
Kesalahpahaman seperti itu jika tidak direspon oleh pemerintah tentu akan mengkhawatirkan karena memicu Islamofobia dan radikalisasi. Namun, sekali lagi, situasinya tidak sederhana. Eropa perlu merancang integrasi umat Muslim ke dalam sistem mereka yang sekuler dengan hari-hati. Mereka juga perlu mengadakan riset terkait hubungan radikalisasi dan ekstremisme. Apakah keduanya terkait dengan marginalisasi ekonomi? Apakah ekstremisme hanya berdasarkan keyakinan semata?
Bila tak segera mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan pelik ini, Eropa ke depannya akan menghadapi situasi sosial politik yang jauh lebih kompleks. Terutama, di masa politik yang kerap mengedepankan politik emosi massa yang berdasar pada politik identitas. Kebijakan imigrasi Eropa di masa mendatang harus lebih inklusif.
Mereka juga perlu memahami bahwa radikalisme ini bukanlah hasil dari integrasi yang gagal, melainkan koneksi lokal-global, yang terkait dengan perpecahan identitas dan keterpaparan pemuda Muslim Eropa terhadap citra kehancuran dan kekerasan yang tak tertahankan di banyak negara Muslim, terutama di Timur Tengah. Sehingga, menempatkan migran sebagai bagian penting dari pembangunan Eropa akan jauh lebih konstruktif dibanding memaksa mereka tunduk pada kebijakan yang diskriminatif.
