Dinamika kehidupan modern yang penuh gegap gempita kerap kali mengecewakan manusia yang berharap akan ketenangan hidup. Alih-alih mengikuti arus gemerlap, banyak individu akhirnya memilih jalur agama sebagai jalan ‘pulang’ untuk mengaktualisasi diri. Dengan kata lain, mereka melakukan hijrah. Niat baik ini tentu perlu diapresiasi tinggi. Terlebih ketika memang tujuannya adalah memperbanyak amal-amal kebaikan.
Bahkan jika dicermati secara teliti, fenomena ini tidak hanya menyasar kepada satu-dua individu, tapi sudah menjadi gerakan masal, atau yang lebih dikenal dengan istilah tren hijrah. Penyematan istilah hijrah sendiri sebenarnya digaungkan oleh perubahan sikap dan penampilan sejumlah artis di Indonesia sekarang yang sedang bersemangat untuk belajar agama secara intensif.
Tercatat ada beberapa artis yang mengalami hijrah yaitu seperti Teuku Wisnu, Shireen Sungkar, Sakti Ari Seno (gitaris band Sheila On 7) yang kini berganti nama menjadi Salman al-Jugjawy, Arie Untung dan sebagainya. Dengan maraknya tren hijrah yang dilakukan oleh influencer atau tokoh publik, akhirnya banyak individu pun ikut tertarik dan mengikuti jejak mereka.
Langkah hijrah awal mereka biasanya ditandai dengan perubahan penampilan. Akhir- akhir ini banyak dijumpai wanita yang menggunakan cadar, hijab yang panjang dan lebar, sedangkan di kalangan pria juga menggunakan celana cingkrang, baju jubah serta memelihara jenggot. Penampilan tersebut yang dulu hanya berlaku di kalangan kampung Arab, kini mulai digunakan oleh orang-orang yang bukan termasuk dalam komunitas Arab.
Apa yang terjadi di sebagian masyarakat Islam di Indonesia kini tidak lepas dari semakin gencarnya dakwah yang bertemakan purifikasi agama dengan pendekatan tekstual. Gerakan hijrah penampilan meski konteksnya masih sekadar fisik. Akan tetapi, sudah mengalami penyempitan makna dari arti awalnya dulu yang mengarah pada perpindahan lokasi. Atau secara spesifiknya adalah perpindahan Nabi Muhammad shalallahu ‘alaihi wa sallam dari Mekah ke Madinah karena adanya ancaman dari suku Quraisy yang menentang dakwah Nabi yang menyerukan kepada ketauhidan.
Kini, dengan konteks berbeda hijrah lebih mengarah pada gerakan perubahan seseorang dari yang awalnya buruk kemudian menjadi lebih baik. Salah satunya dengan belajar agama secara intensif. Sayangnya, dalam beberapa kasus, keinginan untuk menjadi lebih reilijius ini justru dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk menggaet mereka ke dalam gerakan radikalisme. Oleh sebab itu, fenomena hijrah di kalangan masyarakat maupun artis patut mendapat pendampingan.
Sebab fenomena tersebut bila tidak hati-hati bisa membuka pintu masuk terorisme dengan cara jihad versi mereka. Menurut Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani dalam risetnya, ia menemukan berbagai kasus WNI yang sukarela meninggalkan Indonesia dan memilih membaiatkan diri kepada organisasi radikal seperti ISIS karena belajar agama kepada orang yang salah.
Oleh sebab itu, Jaleswari mengatakan, kelompok hijrah tidak boleh dibiarkan berkembang tanpa pengawasan. Pasalnya, komunitas hijrah rentan dikuasai oleh kelompok-kelompok radikal demi tujuan-tujuan politik yang bisa mengancam NKRI. Lebih jauh, Jaleswari berharap, masyarakat dapat memaknai hijrah sebagai suatu gerakan kolektif kebangsaan. Meski ada potensi ditunggangi oleh kelompok berideologi ekstrim, namun tak semua individu yang hijrah perlu dipandang sebelah mata.
Makanya, masyarakat juga harus menjadikan hijrah sebagai semangat untuk turut berkontribusi memajukan negara tanpa meninggalkan toleransi. Ia menambahkan, selama outcome hijrah itu menuju arah penggalangan semangat kolaboratif dan kolektif untuk membuat bangsa ini lebih baik, maka hijrah seperti itulah yang harus diprovokasikan ke seluruh lapisan elemen anak bangsa.
Melihat dinamika tren hijrah tadi, tentu akan lebih baik jika pemerintah, secara khususnya Kementerian Agama mau merangkul komunitas-komunitas hijrah. Pendampingan ini bertujuan agar proses pendalaman agama mereka tidak menjadi gerakan ekslusif dan disusupi ide-ide radikal. Alhasil, gerakan yang harusnya dipandang positif itu malah potensial memunculkan turbulensi sosial.
Sejalan dengan Jaleswari, Managing Director Paramadina Public Policy Institute (PPI) Ahmad Khoirul Anam mengusulkan bahwa peran sebagai pengayom gerakan hijrah sejatinya bisa dipegang Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU) sebagai dua ormas Islam terbesar di Indonesia. Ia menambahkan, Muhammadiyah dan NU harus melakukan reorientasi strategi kebangsaan guna mencegah gerakan hijrah menimbulkan ekses negatif di masyarakat.
Langkah praktisnya, dua organisasi tersebut harus mulai gencar melakukan transformasi syiar ke dunia digital. Pasalnya, gerakan hijrah kerap diinisiasi dan digaungkan di jagat maya. Dengan memperluas cakupan dakwah digital, diharapkan arus dakwah intoleran yang mengarah pada gerakan radikalisme dapat diminimalisir agar individu-individu yang berhijrah tidak salah arah.
