Dalam konteks aceh terdapat dua hal besar yang terjadi di Aceh. Kekerasan yang pertama yaitu terjadinya perang. setelah Indonesia merdeka terjadi perang yang cukup perang antara ulebalang dan ulama, keadaan tersebut terjadi cukup serius. Dilanjutkan dengan peristiwa DI/TII, Aceh terus terjadi kekerasan, baik sesame rakyat maupun dengan negara. Terakhir, terjadi GAM.
Peristiwa kedua DOM dicabut dan Wiranto meminta maaf, Menurut Aktivis Perempuan Aceh, Suraiya Kamaruzaman mengungkapkan keadaan tersebut tidak membuat operasi militer berhenti di Aceh. Situasi lainnya, MoU perdamaian Aceh di latarbelakangi dengan adanya tsunami yang terjadi Aceh. Pendekatan yang dilakukan untuk pemulihan Aceh dilakukan dengan dua cara yang berbeda.
”Bantuan untuk korban tsunami Aceh cukup masif dilaksankan kepada masyarakat. Namun, korban kekerasan konflik yang terjadi di Aceh terabaian. Jadi, jika ada daerah yang hanya terjadi konflik, bantuan di Aceh sangat minim,” ucapnya dalam agenda WGWC Talk #17.
Pada saat proses perdamaian sendiri, Pada saat perundingan, hanya ada satu orang perempuan Aceh yang ikut berunding. Itu pun, selama proses negosiasi sangat terbatas. Perempuan tidak memiliki kontrol terhadap proses dan hasil dari perundingan damai. Sehingga, perempuan tidak memperoleh persamaan kesempatan dalam menikmati manfaat dari hasil perundingan perdamaian.
”Di sisi lain, pembangunan perdamaian di Aceh memang terjadi, sayangnya untuk korban kekerasan paska konflik masih belum maksimal. Korban yang berhadapan langsung terpinggirkan, semua bantuan dialihkan kepada tsunami,” terangnya.
Paska terjadi konflik, Balaysura dan sejumlah organisasi perempuan, memastikan sejumlah kebutuhan perempuan untuk masuk dalam peraturan Aceh.
Bagaimana yang terjadi Hari ini?
Perempuan yang terlibat dalam inong bale, hingga saat ini hak mereka masih belum mendapatkan. Situasi ini jika mengacu pada kebijakan, sangat progresif. Sayangnya, beberapa kebijakan yang mendiskriminasi perempuan cukup banyak. Kebijakan yang progresif dan diskriminasi cukup berimbang.
Ada banyak sekali pekerjaan rumah di Aceh paska konflik yang terjadi. Apalagi, paska MoU perdamaian terjadi, sejumlah eks-kombatan menjadi anggota DPR di Aceh. ”Namun, eks-kombatan tersebut belum banyak berpihak untuk pemulihan paska konflik di Aceh. Salah satu partai lokal dibuat, untuk memperhatikan dan menyelesaikan masalah-masalah lokal di Aceh yang tidak terlihat oleh partai-partai lokal,” pungkasnya.
