26.4 C
Jakarta
Jumat, 14 Juni 2024

RAN PE : Sudahkan Inklusif Perempuan? (2)

Pada prinsip pengarusutamaan gender RAN PE menekankan pada penguatan peran perempuan dalam pencegahan ekstrimisme, yang mencakup tiga ranah yaitu deradikalisasi, kontra radikalisme, dan kesipasiagaan. Artinya, PUG dalam bentuk analisis gender seharusnya diterapkan dalam ketiga ranah kesiapsiagaan. Meskipun, tentu saja, penting memastikan adanya indikator gender di dalam dua pilar lainnya, karena gender sebagai perspektif akan membantu memetakan kebutuhan dan bentuk intervensi yang sesuai dengan gendernya.

Dan yang terakhir adalah prinsip tata pemerintahan yang bersih adalah kunci keberhasilan, karena komitmen tinggi tanpa didukung oleh sistem demokratis dalam penanganan tindak pidana ekstrimisme, maka akan kurang maksimal. Artinya semua upaya tidak akan bisa menyasar pada root causes yang menyeret laki-laki maupun perempuan terlibat dalam ekstrimisme.

Dimana Pengarusutamaan Gender dalam RAN PE?
Ketika draft dokumen ini dibahas pada tahun 2017, saya masih ingat ada dua bagian yang secara eksplisit meletakkan indikator gender yaitu pada bagian prinsip-prinsip dan program yang menekankan pentingnya keterlibatan perempuan dan organisasi perempuan. Seiring dengan proses negosiasi, saya menemukan perkembangan komitmen pada pemerintah untuk mempertebal PUG di dalam dokumen perpres.

Pertama, secara mendasar RAN PE menggunakan prinsip Hak Asasi Manusia, yang didalamnya terdapat pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak. Secara lengkap bunyi prinsip-prinsip bisa dibaca dibawah ini:

“RAN PE memperhatikan prinsip- prinsip hak asasi manusia; supremasi hukum dan keadilan; pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak; keamanan dan keselamatan; tata kelola pemerintahan yang baik (good gouernance); partisipasi dan pemangku kepentingan yang majemuk; serta kebhinekaan dan kearifan lokal.”

Sebagai prinsip, ini artinya bahwa kerja-kerja dalam upaya pencegahan dan penanggulangan ekstrimisme kekerasan mengarah terorisme haruslah memperhatikan pentingnya analisis gender, indikator gender, dan pelibatan perempuan di semua intervensi pilar.

Kedua, indikator gender bisa dikenali pada aspek program, khususnya pada Pilar Pencegahan yang terdiri dari tiga hal yaitu kesiapsiagaan, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi. Meskipun masih tipis-tipis, tetapi bahwa ada sejumlah kegiatan yang secara eksplisit mengintegrasikan perspektif perempuan dan anak-anak, termasuk di dalam penanganan LAPAS.

Sebagai prinsip, tentu saja dokumen program bisa ditafsirkan lagi menjadi lebih detil dalam hal PUG, sesuai dengan indikator gender yang lebih tebal. Terutama diperjelas dalam hal membaca motivasi perempuan dalam keterlibatannya di jaringan Extremisme, melacak gender pathways dimana pintu masuk-pintu masuk seperti perjodohan dalam perkawinan, perasaan berdosa, krisis indentitas, sering dipakai untuk membuka jalan menuju tahapan radikalisme pada perempuan yang lebih mendalam. Dalam konteks analisis gender, juga penting diperhatikan pengalaman khusus ketidakadilan gender, akan memperjelas push and pull factors yang mempengaruhi perempuan terlibat.

Means of Implementation (Sarana Pelaksana) RAN PE
Sarana Pelaksana atau Means of Implementation (MoI) adalah sejumlah prasyarat atau dukungan sistem dan infrastruktur yang bermanfaat dalam mendorong pelaksanaan RAN PE di tingkat daerah berlangsung secara maksimal. Ada lima komponen penting bicara tentang MoI yaitu;

Pertama, Kordinasi Lintas Aktor, merupakan elemen paling penting dalam implementasi RAN PE. RAN menjadi tanggungjawab kementerian dan lembaga lintas sektor, sehingg dijalankannya juga menggunakan prinsip kolaborasi agar bisa maksimal. Program matrix yang ada di bagian lampiran bisa dipakai sebagai panduan masyarakat sipil untuk terlibat dalam pelaksanaan.

Kedua, Financing atau pembiayaan. RAN PE akan dibiayai melalui tiga sumber pendanaan, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 11 yatu;
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. Anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai
dengan ketentuan peraturan perltndang-undangan.

Ketiga, Peningkatan Kapasitas, tim pelaksana RAN PE. Tingginya mutasi atau pergantian personal di dalam birokrasi pemerintah, berpotensi menghambat implementasi RAN PE. Dengan memiliki kejelasan mekanisme peningkatan kapasitas kelompok kerja, akan menjaga sustainability pengetahuan dan sistem transfer pengetahuan berjalan dengan maksimal.

Keempat, kemitraan dengan berbagai aktor. RAN PE mengakui pendekatan the whole society and goverement approach, itu artinya bahwa RAN PE diharapkan dijalankan dengan keterlibatan banyak pihak, baik dari unsur pemerintah, masyarakat sipil, maupun sektor privat. Meskipun demikian, memformulasikan konsep dan bentuk kemitraan yang setara dan memberikan daya efektifitas yang kuat, dengan mempertimbangkan keragaman aktors, sangat urgen. Ini karena partnership atau kemitraan merupakan gagasan yang disukai banyak orang, tetapi tidak mudah dijalankan karena pengalaman dan konsep kemitraan berbeda-beda. Budaya kemitraan tiap lembaga berbeda-beda, dan tingkat kepercayaan antar lembaga juga beragam. Maka diharapkan bentuk sekretariat bersama bisa menjadi jembatan untuk merumuskan panduan kerjasama yang lebih konkrit.

Kelima, Monitong dan Evaluasi. fungsi ini melekat pada Sekretariat Bersama yang dimandatkan oleh RAN PE dalam pasal 5 -7, dimana tidak hanya sebagai mekanisme mengoptimalkan kordinasi, tetapi juga menjelaskan tentang sistem pelaporan yang terkordinasi. Gagasan Review Digital implementasi RAN P3AKS yang dijalankan oleh AMAN Indonesia melalui website www.wps-indonesia.com seharusya bisa terjadi pada dua tahun implementasi, sehingga bisa maksimal. Karena jika review bisa dilakukan pada dua tahun pertama, maka perombakan strategi implementasi akan bisa dilakukan lebih awal, sebagai bentuk adaptasi dengan dinamika masyarakat yang tinggi.

Anggota Sekretariat Bersama tidak hanya unsur kementerian dan lembaga, tetapi pelibatan masyarakat sipil mendapatkan ruang yang seluas-luasnya. Klausul ini ada pada pasal 8 yang berbunyi” Dalam melaksanakan RAN PE, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dapat bekerja sama dan melibatkan peran serta masyarakat”.

Tulisan ini ditulis oleh Ruby Kholifah, SC WGWC dan Direktur AMAN Indonesia

TERBARU

Konten Terkait