Konsultasi Nasional Digital untuk mereview 5 tahun pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (RAN P3AKS) melalui platform www.wps-indonesia.com yang difasilitasi oleh AMAN Indonesia, melibatkan 226 perwakilan CSO dari 24 provinsi, telah menghasilkan beberapa rekomendasi. Diantaranya adalah pentingnya Indonesia untuk tetap memiliki RAN 5 tahun kedua yang lebih adaptif dengan dinamika yang ada. Capaian terbesar RAN P3AKS di Indonesia adalah integrasi Satgas RAN P3AKS ke dalam struktur kelompok Kerja Penanganan Konflik Sosial.
Forum tersebut menegaskan bahwa RAN telah menjadi alat yang ampuh bagi masyarakat sipil untuk membantu dalam advokasi hak-hak korban kekerasan berbasis gender, serta memperkuat keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan, dan memastikan keadilan transisi dan pendekatan rekonsiliasi terus dilakukan. Selain itu, menurunkan RAN di tingkat lokal di 10 provinsi menunjukkan adanya keseriusan dalam mengimplementasikan agenda perempuan, perdamaian dan keamanan di tingkat provinsi. Disisi lain penting untuk memperkuat sarana pelaksanaan RAN seperti penguatan kapasitas pengambil kebijakan, mekanisme koordinasi, kemitraan dengan multipihak dan alat monitoring.
Sejalan dengan Studi Global tentang 15 tahun implementasi Resolusi PBB 1325, bahwa radikalisme dan ekstremisme meningkat di wilayah konflik. Demikian pula dalam konteks Indonesia,hasil konsultasi menyebutkan bahwa berkembangnya ekstremisme di wilayah konflik disebabkan tidak efisiennya penanganan korban dan penyelesaian konflik yang belum tuntas. Bulan Januari 2021 lalu, Presiden telah mendatangani Kepres no 7 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE) dimana didalamnya mendorong keterlibatan masyarakat sipil dalam upaya pencegahan ekstremisme.
Kebijakan ini tentu saja angin segar untuk pemerintah daerah bersama dengan CSO untuk semakin solid bekerjama dalam upaya penanggulangan ekstremisme. Untuk itu, AMAN Indonesia akan menyelenggarakan sosialisasi RAN P3AKS generasi dua di 3 (tiga) provinsi yakni Aceh, Sulawesi Tengah dan Jawa Timur. Sosialisasi ini dimaksudkan untuk menentukan strategi implementasi di masing-masing provinsi dengan memperhatikan kondisi lokal. Dalam sosialisasi ini AMAN Indonesia bekerjasama dengan DP3AK Provinsi Jawa Timur, Lingkar Belajar untuk Perempuan (LIBU Perempuan) Sulawesi Tengah dan Balai Syura Aceh.
Dalam kesempatan yang dilakukan di Aceh, Direktur AMAN Indonsia, Ruby Kholifah menjelaskan jika kontribusi UNSCR pada bangsa akan menopang kebershasilan perdamaian. Rupanya jika perempuan terlibat dalam perdamaian, perdamainan akan lebih continue, perempuan merupakan paling menjaga agar tidak terjadi lagi konflik. Bahkan, dalam buku sejarah Islam perempuan sudah menjadi pendamai.
”Meningkatkan pemulihan ekonomi. Karena kehidupan harus berlanjut. Walaupun perempuan harus meresikokan dirinya untuk mencair pekerjaan,” ungkapnya.
Mengambil sedikit contoh di Papua, diungkap olehnya, perempuan banyak kehilangan tanahnya akrena kontak senjata. Sehingga perempuan papau menjual tanah sebagai penumpu akhir. Kemudian memperkuat operasi perdamaian, meningkatkan bantuan humanitarian, dengan adanya kebijakan ini orang menjadi lebih sensitive dan peka tentang humanitarian.
Selanjutnya, catatan kritis kontek global dan Indonesia, dirinya mencoba membantfingkan hasil catatan global dengan review terdapat banyak kesenjangan yang terjadi. Sehingga, perlu adanya transformasi keadilan, konflik gak bisa damai kalua gak ada keadilan paloing mikro kenapa perempuan meminta cerai, perempuan lebih memilih damai
”Aceh dulu pernah maju sekali jaman Iskandar muda karena dia sangat inklusif membuka perdasgangan, bermitra segala macam, transformasi keadilan terjadi. Perluasa pemaknaan partisipasi dalam keputusan,” tegasnya.
Urgensi pelaksanaan RAN P3AKS, dijelaskan olehnya merupakan mencegah keberulangan, antisipasi pola koflik yang beragam, pemulihan dan pemberdayaa post lkonflik, menjadi bagian dari masyarakat global.
